Data Governance · Retention Policy

Kebijakan Retensi Data Hosch.id

Kerangka operasional untuk menentukan kapan data dipertahankan, diekspor, dihapus dari sistem aktif, tetap berada sementara di backup, atau dipertahankan karena kewajiban yang sah. Masa retensi tidak disamaratakan untuk seluruh layanan.

Tidak ada periode universalRetensi mengikuti jenis data, layanan, kontrak, kebutuhan, dan dasar yang sah.
Backup bukan zero-loss guaranteeBackup adalah mitigasi, memiliki siklus rotasi, dan dapat memiliki keterbatasan restore.
Third-party awarePlatform/provider dapat memiliki capability dan lifecycle data sendiri.
Controller / ProcessorPeran ditentukan oleh aktivitas pemrosesan aktual, bukan satu label untuk semua layanan.
00 · Legal context

Landasan hukum dan batas dokumen

Kebijakan ini adalah pedoman operasional publik Hosch.id, bukan sertifikasi, opini hukum individual, atau pernyataan bahwa seluruh layanan memiliki konfigurasi yang sama.

Rujukan resmi: UU 27/2022 dan PP 71/2019.
01 · Scope

Ruang lingkup mengikuti data yang berada dalam kendali teknis dan hubungan layanan.

Kebijakan ini tidak mengklaim kontrol atas seluruh data yang berada pada platform eksternal atau sistem yang tidak dikelola Hosch.id.

Data layanan

Data pada komponen yang termasuk ruang lingkup layanan Hosch.id.

Backup

Salinan pemulihan mengikuti jadwal, lokasi, rotasi, retensi, dan kemampuan infrastruktur terkait.

Third-party data

Data pada platform/provider eksternal dapat mengikuti capability, retensi, dan kebijakan penyedia.

Data pribadi

Perlakuan mengikuti tujuan pemrosesan, peran para pihak, instruksi yang sah, dan ketentuan yang berlaku.

Anonimisasi bukan sekadar menghapus nama. Data yang masih dapat dikaitkan kembali dengan individu tetap diperlakukan sebagai Data Pribadi sesuai konteksnya.
02 · Infrastructure location

Lokasi penyimpanan tidak disederhanakan menjadi “semua data wajib berada di Indonesia”.

Lokasi aktual bergantung pada klasifikasi sistem, arsitektur layanan, provider, kebutuhan keamanan/availability, serta kewajiban hukum yang berlaku.

Lokasi data: konteks yang perlu diperiksa
KonteksPrinsipImplikasi
PSE Lingkup PublikPP 71/2019 menetapkan kewajiban utama pengelolaan/pemrosesan/penyimpanan di Indonesia, dengan kondisi tertentu untuk penggunaan luar wilayah.Status institusi dan layanan perlu dinilai sebelum menentukan arsitektur.
PSE Lingkup PrivatPP 71/2019 memungkinkan pengelolaan/pemrosesan/penyimpanan di Indonesia dan/atau luar Indonesia dengan kewajiban yang relevan.Lokasi tidak otomatis sama untuk semua layanan.
Transfer Data PribadiTransfer ke luar Indonesia harus memperhatikan ketentuan transfer Data Pribadi serta peran para pihak.Periksa provider/subprosesor, instruksi, arsitektur, dan dasar yang sesuai.
Backup & disaster recovery: lokasi, jumlah salinan, frekuensi, dan masa simpan dapat berbeda menurut paket dan arsitektur.
03 · Data sensitivity

Klasifikasi digunakan sebagai panduan operasional, bukan kategori hukum universal.

Klasifikasi operasional & prinsip retensi
KategoriSensitivitasProteksiRetensi
Data akademikTinggiAkses terbatas sesuai peran/arsitektur.Selama diperlukan untuk layanan, institusi, instruksi yang sah, atau kewajiban relevan.
Identitas & akunTinggiAkses administratif dibatasi sesuai fungsi.Selama hubungan layanan dan/atau selama masih diperlukan berdasarkan dasar yang sah.
Log sistemSedang–TinggiTerbatas untuk keamanan, troubleshooting, verifikasi, atau investigasi.Sesuai kebutuhan keamanan/operasional, kapasitas, dan layanan.
BackupMengikuti data sumberAkses terbatas untuk pemulihan.Mengikuti siklus backup/rotasi layanan terkait.
Tidak ada satu algoritma enkripsi, periode retensi, atau konfigurasi yang diklaim berlaku universal. Detail mengikuti sistem, provider, paket, dan kebutuhan aktual.
04 · Retention lifecycle

Siklus data: aktif → transisi → penghapusan aktif → rotasi backup → selesai / legal hold.

Urutan ini adalah model logis, bukan jumlah hari universal.

01 · Layanan aktif

Data dipertahankan selama diperlukan untuk fungsi layanan, keamanan, operasi, atau kewajiban relevan.

02 · Transisi

Sebelum terminasi, pengguna dianjurkan melakukan ekspor, backup, atau migrasi.

03 · Penghapusan aktif

Data yang tidak lagi diperlukan dijadwalkan dihapus dari sistem aktif.

04 · Rotasi backup

Salinan lama berakhir mengikuti siklus rotasi backup yang berlaku.

05 · Closure / hold

Data selesai dihapus atau dipertahankan terbatas bila ada dasar sah.

Ketentuan khusus dapat lebih spesifik. Kontrak, SLA, konfigurasi, atau instruksi pemrosesan dibaca bersama kebijakan ini untuk scope terkait.
05 · Deletion & backup rotation

Penghapusan sistem aktif tidak identik dengan penghapusan seketika dari seluruh backup.

Penghapusan aktif

Akses dihentikan dan data dihapus ketika tidak lagi diperlukan serta tidak ada dasar sah untuk mempertahankannya, sesuai capability/prosedur.

Rotasi backup

Salinan lama dapat tetap berada sementara di backup sampai rotasinya berakhir; backup bukan lingkungan normal untuk penggunaan harian.

Anonimisasi

Pengenal langsung dihilangkan/dibatasi sejauh memungkinkan; data yang masih dapat diidentifikasi kembali tetap Data Pribadi.

Metode penghapusan

Cryptographic erasure atau secure overwrite tidak diklaim diterapkan universal pada seluruh media/provider.

Restore dapat membawa kembali data lama dari snapshot. Restore produksi harus mempertimbangkan waktu backup, data yang lebih baru, tujuan pemulihan, dan tindakan pasca-restore.
06 · Portability

Ekspor dan migrasi didukung sejauh aplikasi dan arsitektur memungkinkan.

Ajukan sebelum terminasi

Sediakan waktu untuk verifikasi akses, pencadangan, validasi sumber, dan pemindahan.

Format tidak universal

CSV, SQL, JSON, arsip file, atau format lain bergantung aplikasi/platform.

Validasi setelah migrasi

Periksa jumlah data, fungsi kritis, kompatibilitas, dan hak akses pada tujuan.

07 · Controller / Processor

Peran data ditentukan oleh aktivitas pemrosesan aktual.

Hosch.id tidak diposisikan sebagai Pengendali seluruh data hanya karena memberikan layanan teknis.

Institusi menentukan tujuan penggunaan

Institusi bertanggung jawab atas dasar pemrosesan, akurasi data, akses internal, tujuan penggunaan, dan instruksi kepada penyedia teknis.

Hosch.id memproses atas instruksi

Hosch.id menjalankan pemrosesan teknis sesuai scope dan instruksi yang sah serta membantu kewajiban relevan sesuai hubungan layanan.

Peran dapat berbeda antar aktivitas. Untuk data yang dikumpulkan Hosch.id bagi tujuan sendiri, peran hukumnya dapat berbeda dari pemrosesan data aplikasi institusi. Lihat Kebijakan PDP.
08 · Transparency & third party

Retensi memperhitungkan provider yang berada di luar kendali langsung Hosch.id.

Informasi konfigurasi diberikan secara proporsional dengan keamanan, kerahasiaan, scope, dan hubungan provider.

Hosting / data center

Snapshot, backup, storage, atau log dapat mengikuti capability provider.

Platform

Blogger, email, CDN, SaaS, atau aplikasi eksternal dapat memiliki retention/deletion flow sendiri.

Registrar / DNS

Data registrasi domain, histori, dan record mengikuti peran/kebijakan penyedia terkait.

No certification claim

Hosch.id tidak menyatakan memiliki ISO 27001, SOC 2, atau sertifikasi lain kecuali benar-benar tersedia dan diumumkan.

09–10 · Incident & PDP function

Notifikasi insiden mengikuti peran hukum, bukan satu kewajiban yang otomatis sama untuk semua pihak.

Jika insiden berpotensi memengaruhi Data Pribadi, Hosch.id melakukan penilaian awal, pembatasan dampak, dokumentasi, dan koordinasi sesuai perannya.

Pengendali Data Pribadi

UU PDP menetapkan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 × 24 jam kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi.

Jika Hosch.id bertindak sebagai Prosesor

Hosch.id mendukung Pengendali dengan informasi dan tindakan relevan sesuai scope, instruksi, dan ketentuan yang berlaku.

Fungsi PDP: UU PDP mengatur penunjukan pejabat/petugas pada kondisi tertentu. Halaman ini tidak menyatakan adanya jabatan DPO tertentu pada Hosch.id kecuali penunjukan tersebut benar-benar dilakukan dan diumumkan.
12 · Policy review

Peninjauan kebijakan & ketentuan khusus

Kebijakan ditinjau bila ada perubahan material pada layanan, arsitektur, provider, praktik operasional, atau ketentuan hukum yang relevan.

Versi publik

Perubahan material diinformasikan melalui kanal layanan yang relevan.

Ketentuan khusus

Kontrak, SLA, instruksi pemrosesan, atau konfigurasi dapat memuat detail lebih spesifik.

Permintaan informasi

Pengguna dapat meminta penjelasan retensi, backup, recovery, deletion, atau konfigurasi layanan yang digunakan.

Referensi dokumen: HOSCH-POL-RET-2026-001 · Status: kebijakan operasional publik · Pembaruan halaman: 16 Oktober 2026.
Kebijakan Retensi Data Hosch.id · Diperbarui 16 Oktober 2026 · Kebijakan operasional publik