Pendahuluan

Dokumen Kurikulum Madrasah bukan sekadar berkas administratif yang dibuat untuk memenuhi pemeriksaan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi madrasah dalam menentukan arah pengembangan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan dan asesmen, kegiatan kokurikuler, pembiasaan, pengembangan profesional pendidik, serta evaluasi program.

Sebagai dokumen yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, kurikulum perlu disusun berdasarkan kondisi nyata madrasah, kebutuhan murid, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta keterlibatan pemangku kepentingan. Dokumen tersebut kemudian digunakan, direfleksikan, dievaluasi, dan disempurnakan sesuai kebutuhan.

Dalam kerangka kurikulum madrasah yang menjadi rujukan artikel ini, pengembangan pembelajaran juga diarahkan pada dimensi profil lulusan dan internalisasi nilai Panca Cinta: Cinta Allah Swt. dan Rasul-Nya, Cinta Ilmu, Cinta Diri dan Sesama Manusia, Cinta Lingkungan, serta Cinta Tanah Air.

Karena itu, penyusunan kurikulum sebaiknya menjadi proses bersama, bukan pekerjaan yang hanya dibebankan kepada kepala madrasah, operator, atau satu orang guru.

A. Siapa Saja yang Terlibat?

Penyusunan dokumen kurikulum dipimpin oleh kepala madrasah dan dapat dilaksanakan melalui Tim Pengembang Kurikulum. Pelibatan berbagai pihak membantu agar dokumen menggambarkan kondisi madrasah dan kebutuhan murid secara lebih utuh.

Dalam proses penyusunan, kepala madrasah berperan untuk:

• memimpin proses penyusunan kurikulum;
• membentuk Tim Pengembang Kurikulum;
• menentukan jadwal dan pembagian tugas;
• mengawal penggunaan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
• memfasilitasi lokakarya dan rapat;
• menyelaraskan kurikulum dengan RKT dan RKAM;
• mengawal penetapan dan pemberlakuan dokumen; dan
• memantau pelaksanaan serta evaluasinya.

Tim dapat menjalankan tugas seperti:

• mempelajari regulasi dan panduan;
• mengumpulkan serta memverifikasi data;
• melakukan analisis karakteristik madrasah;
• menyusun draf BAB I sampai BAB V;
• menyiapkan bagian awal dan lampiran;
• memperbaiki dokumen berdasarkan hasil reviu; dan
• menyiapkan dokumen administratif yang diperlukan.

Guru dapat memberikan data dan masukan mengenai:

• karakteristik dan kebutuhan belajar murid;
• hasil asesmen;
• ketercapaian Capaian Pembelajaran;
• pelaksanaan pembelajaran;
• program intrakurikuler dan kokurikuler;
• kebutuhan pengembangan profesional; dan
• masalah serta praktik baik di kelas.

Pendidik juga menyusun atau menyesuaikan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, rencana pembelajaran, asesmen, dan tindak lanjut sesuai kebutuhan pembelajaran.

Tenaga kependidikan dapat membantu menyediakan:

• data EMIS dan data kelembagaan yang relevan;
• data pendidik dan tenaga kependidikan;
• inventaris sarana dan prasarana;
• dokumen legalitas;
• data program dan administrasi;
• administrasi rapat; dan
• penyimpanan dokumen fisik maupun digital.

Murid dan orang tua dapat dilibatkan melalui angket, wawancara, diskusi, atau mekanisme lain yang sesuai.

Masukan dapat berkaitan dengan:

• pengalaman belajar;
• keamanan dan kenyamanan madrasah;
• kebutuhan layanan;
• program yang diminati;
• komunikasi madrasah dengan keluarga; dan
• harapan terhadap lulusan dan perkembangan madrasah.

Sesuai kedudukan dan kewenangannya, komite, yayasan, Pengawas Madrasah, serta mitra dapat memberikan pertimbangan, pendampingan, masukan, dukungan, atau penguatan program. Bentuk pelibatannya disesuaikan dengan kebutuhan madrasah dan ketentuan yang berlaku.

B. Tahap Pertama: Persiapan Penyusunan

Madrasah dapat memulai proses dengan membentuk Tim Pengembang Kurikulum melalui mekanisme penugasan yang berlaku di satuan pendidikan.

Untuk kebutuhan operasional, pembagian peran dapat mencakup:

• kepala madrasah sebagai penanggung jawab;
• ketua tim;
• sekretaris;
• koordinator pengumpulan data;
• koordinator bagian atau BAB;
• koordinator struktur kurikulum;
• koordinator pembelajaran dan asesmen;
• koordinator lampiran; dan
• tim penyunting atau pemeriksa akhir.

Sebelum mulai menulis, tim perlu mengidentifikasi regulasi dan panduan yang relevan dengan tahun ajaran serta jenjang madrasah. Dokumen rujukan dapat mencakup:

1. Panduan Kurikulum Madrasah yang digunakan pada periode berjalan;
2. Panduan Kurikulum Berbasis Cinta;
3. panduan implementasi atau transformasi pembelajaran madrasah;
4. Panduan Kokurikuler Kementerian Agama;
5. Panduan Pembelajaran dan Asesmen;
6. KMA dan regulasi pendidikan yang masih berlaku;
7. regulasi muatan lokal yang relevan;
8. kalender pendidikan tahun ajaran berjalan; dan
9. ketentuan Kanwil atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota apabila ada.

Sebagai strategi kerja, tim dapat menggunakan satu formulir induk atau repositori data bersama agar data yang sama tidak dikumpulkan berulang kali untuk BAB dan lampiran yang berbeda.

Contoh kode kerja internal:

• A — identitas dan legalitas;
• B — data evaluasi, rapor pendidikan, akreditasi, atau asesmen yang tersedia;
• C — murid, orang tua, PTK, sarana, lingkungan, dan kemitraan;
• D — aspirasi pemangku kepentingan;
• E — analisis kondisi dan prioritas;
• F — visi, misi, dan tujuan;
• G — struktur dan program pembelajaran;
• H — kalender dan asesmen;
• I — supervisi dan evaluasi; dan
• J — RKT, RKAM, lampiran, serta dokumen penetapan.

Setiap data sebaiknya dilengkapi dengan:

• sumber data;
• tanggal pengambilan;
• penanggung jawab;
• status verifikasi; dan
• lokasi penyimpanan berkas.

Tim sebaiknya menyepakati tanggal cut-off data agar angka yang digunakan pada seluruh bagian dokumen berasal dari periode yang sama.

Periksa konsistensi data antara:

• BAB I;
• profil madrasah;
• struktur kurikulum;
• pembagian tugas;
• jadwal pembelajaran; dan
• lampiran data kelembagaan.

C. Tahap Kedua: Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang digunakan disesuaikan dengan ketersediaan, relevansi, jenjang, dan kebutuhan analisis madrasah.

Contohnya meliputi:

• identitas dan legalitas madrasah;
• data EMIS;
• hasil evaluasi diri madrasah apabila tersedia;
• Rapor Pendidikan atau data evaluasi yang relevan;
• hasil asesmen akademik yang tersedia dan relevan;
• hasil akreditasi;
• data murid dan orang tua;
• data pendidik dan tenaga kependidikan;
• sarana dan prasarana;
• kondisi sosial, budaya, lingkungan, dan risiko;
• potensi dan kearifan lokal;
• kemitraan;
• hasil observasi pembelajaran;
• hasil supervisi; dan
• masukan pemangku kepentingan.

Sebelum data digunakan dalam dokumen, periksa:

• nama dan nomor dokumen;
• kesesuaian data murid dengan sumber resmi yang digunakan;
• kesesuaian data PTK dengan sumber resmi yang relevan;
• kesesuaian inventaris dengan kondisi lapangan;
• sumber hasil asesmen;
• tanggal atau periode data; dan
• konsistensi angka antarbagian.

Data yang belum tersedia sebaiknya tidak digantikan dengan angka perkiraan hanya untuk melengkapi tabel. Tuliskan status sebenarnya dan rencana pemenuhannya apabila data tersebut memang diperlukan.

Madrasah dapat memperoleh masukan melalui:

• angket murid;
• angket orang tua;
• rapat guru;
• diskusi tenaga kependidikan;
• pertemuan komite atau yayasan;
• diskusi dengan Pengawas Madrasah; dan
• forum bersama alumni atau mitra apabila relevan.

Topik yang digali dapat meliputi:

• kebutuhan dan kesulitan murid;
• program yang telah berjalan baik;
• program yang perlu diperbaiki;
• keamanan dan kenyamanan;
• kualitas pembelajaran;
• kebutuhan sarana;
• harapan terhadap lulusan;
• program unggulan; dan
• penguatan nilai Panca Cinta.

Data tidak cukup hanya dipindahkan ke dalam tabel. Tim perlu menjelaskan apa arti data tersebut bagi murid dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah.

Analisis dapat diarahkan untuk menemukan:

• temuan;
• kebutuhan;
• masalah;
• potensi;
• dampak terhadap murid; dan
• kemungkinan tindak lanjut.

Salah satu alat bantu yang dapat digunakan adalah analisis SWOT:

• Strengths — kekuatan internal;
• Weaknesses — kelemahan internal;
• Opportunities — peluang dari luar; dan
• Threats — tantangan atau ancaman dari luar.

Prioritas dapat dipertimbangkan berdasarkan:

• tingkat urgensi;
• dampak terhadap murid;
• besarnya kesenjangan;
• kemampuan melaksanakan; dan
• ketersediaan sumber daya.

D. Tahap Ketiga: Perumusan Arah Madrasah

Visi sebaiknya tidak berhenti sebagai kalimat aspiratif. Rumusannya perlu mempertimbangkan karakteristik madrasah, kebutuhan murid, hasil evaluasi, aspirasi warga madrasah, kekhasan keislaman, nilai Panca Cinta, dan tantangan masa depan.

Kata kunci dalam visi kemudian dapat diterjemahkan menjadi indikator atau gambaran kondisi yang ingin diwujudkan.

Misi menjelaskan langkah besar yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi.

Rumusan misi sebaiknya:

• operasional;
• berpihak pada kebutuhan murid;
• menggambarkan layanan yang diberikan;
• dapat diterjemahkan menjadi program; dan
• selaras dengan profil lulusan serta nilai Panca Cinta.

Tujuan madrasah dapat diterjemahkan menjadi tujuan jangka menengah, tujuan tahunan, serta target kuantitatif atau kualitatif sesuai kebutuhan.

Untuk memudahkan implementasi, tujuan dapat dilengkapi dengan:

• kondisi awal;
• target;
• program;
• indikator;
• bukti pencapaian;
• waktu;
• penanggung jawab; dan
• sumber pembiayaan apabila relevan.

E. Tahap Keempat: Penyusunan Program dan Pembelajaran

Madrasah menyusun pengorganisasian pembelajaran sesuai struktur kurikulum, jenjang, regulasi yang berlaku, serta kondisi satuan pendidikan.

Komponen yang perlu diperiksa antara lain:

• intrakurikuler;
• pendekatan Pembelajaran Mendalam;
• internalisasi Kurikulum Berbasis Cinta;
• struktur kurikulum tiap kelas;
• mata pelajaran;
• muatan lokal;
• beban belajar;
• kokurikuler;
• ekstrakurikuler;
• pembiasaan; dan
• program kekhasan atau keunggulan madrasah.

Mata pelajaran pilihan atau program tertentu, termasuk Bahasa Inggris, seni, Koding dan Kecerdasan Artifisial, disesuaikan dengan jenjang, struktur kurikulum, kesiapan madrasah, dan ketentuan yang berlaku.

Kokurikuler dirancang untuk memperkuat, memperdalam, atau memperkaya pengalaman belajar murid.

Rancangan program dapat memuat:

• nama atau tema kegiatan;
• kelas sasaran;
• dimensi profil lulusan yang dikembangkan;
• nilai Panca Cinta yang relevan;
• mata pelajaran yang berkolaborasi;
• alokasi waktu;
• tahapan kegiatan;
• produk atau aksi;
• asesmen;
• pelaporan;
• evaluasi; dan
• tindak lanjut.

Perencanaan pembelajaran dapat dilihat pada tingkat madrasah dan tingkat kelas.

Ruang Lingkup Madrasah

• strategi pembelajaran;
• kebijakan asesmen;
• kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai pendekatan yang digunakan;
• pengolahan hasil belajar;
• ketentuan kenaikan kelas dan kelulusan sesuai regulasi;
• kalender pendidikan.

Ruang Lingkup Kelas

• analisis Capaian Pembelajaran;
• Tujuan Pembelajaran;
• Alur Tujuan Pembelajaran apabila digunakan;
• rencana pembelajaran;
• pelaksanaan pembelajaran;
• asesmen;
• tindak lanjut;
• pengayaan; dan
• refleksi.

Dalam pendekatan Pembelajaran Mendalam, pengalaman belajar dirancang agar murid tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan pembelajaran secara bermakna.

F. Tahap Kelima: Pendampingan dan Evaluasi

Program supervisi dapat memuat:

• sasaran;
• jadwal;
• supervisor;
• instrumen;
• praobservasi apabila digunakan;
• observasi;
• umpan balik;
• rencana tindak lanjut;
• pemantauan ulang; dan
• pelaporan.

Supervisi sebaiknya diarahkan pada peningkatan kualitas praktik pembelajaran dan pengembangan profesional, bukan sekadar pemeriksaan administratif.

Program dapat dikembangkan melalui:

• coaching;
• mentoring;
• supervisi klinis;
• KKG atau forum profesional lain;
• komunitas belajar;
• observasi sejawat;
• lesson study;
• IHT;
• FGD; atau
• pelatihan.

Pemilihan kegiatan sebaiknya didasarkan pada kebutuhan yang ditemukan melalui data, refleksi, evaluasi, atau supervisi.

Evaluasi dapat mencakup:

• pembelajaran;
• asesmen;
• intrakurikuler;
• Kurikulum Berbasis Cinta;
• kokurikuler;
• ekstrakurikuler;
• pembiasaan;
• program unggulan;
• sarana;
• kemitraan;
• penggunaan sumber daya; dan
• pencapaian visi, misi, dan tujuan.

Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan program yang perlu dipertahankan, diperbaiki, dikembangkan, diganti, atau dihentikan.

G. Tahap Keenam: Menyusun Dokumen Lengkap

Setelah substansi selesai disusun, seluruh bagian digabungkan menjadi satu dokumen yang konsisten.

Bagian Awal

• sampul dan identitas madrasah;
• halaman penetapan atau pengesahan sesuai mekanisme yang berlaku;
• kata pengantar;
• daftar isi;
• daftar tabel atau gambar apabila diperlukan; dan
• daftar lampiran.

Bagian Isi

• BAB I — karakteristik atau pendahuluan sesuai sistematika yang digunakan;
• BAB II — visi, misi, dan tujuan madrasah;
• BAB III — pengorganisasian pembelajaran;
• BAB IV — perencanaan pembelajaran; dan
• BAB V — pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional.

Lampiran

Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan dan sistematika dokumen, misalnya SK tim, data pendukung, struktur kurikulum, kalender, program, hasil analisis, berita acara, instrumen, dan dokumen lain yang relevan.

H. Tahap Ketujuh: Reviu dan Perbaikan

Tim dapat menggunakan checklist untuk memeriksa:

• kelengkapan sistematika;
• kesesuaian dengan regulasi dan panduan;
• ketepatan istilah;
• konsistensi data;
• hubungan antar-BAB;
• struktur dan beban belajar;
• kalender dan jadwal;
• ketentuan asesmen, kenaikan, dan kelulusan;
• daftar tabel dan lampiran;
• tata bahasa;
• format halaman; dan
• penomoran.

Salah satu pemeriksaan terpenting adalah kesinambungan logika dokumen: karakteristik dan temuan awal harus mempunyai hubungan dengan visi, tujuan, program, pembelajaran, dan evaluasi.

Draf dapat dibahas melalui rapat atau lokakarya bersama pihak yang relevan.

Setiap masukan sebaiknya dicatat dan dikategorikan sebagai:

• diterima;
• diterima dengan perbaikan;
• belum dapat diterapkan; atau
• menjadi rencana pengembangan berikutnya.

Pengawas Madrasah dapat dilibatkan sesuai mekanisme yang berlaku untuk memberikan pendampingan atau reviu terhadap sistematika, dasar regulasi, substansi pembelajaran, struktur kurikulum, integrasi KBC, kokurikuler, asesmen, evaluasi, dan keterlaksanaan program.

Bentuk validasi, rekomendasi, atau pengesahan mengikuti ketentuan Kantor Kementerian Agama dan mekanisme yang berlaku di wilayah masing-masing.

I. Tahap Kedelapan: Penetapan Dokumen Kurikulum

Setelah proses reviu dan perbaikan selesai, madrasah dapat melaksanakan rapat penetapan sesuai tata kelola yang berlaku.

Dokumentasi rapat dapat mencakup:

• berita acara;
• daftar hadir;
• keputusan atau kesepakatan terhadap dokumen;
• catatan akhir;
• tanggal mulai berlaku; dan
• rencana evaluasi berikutnya.

Pihak yang menandatangani atau mengesahkan dokumen harus mengikuti ketentuan yang berlaku bagi madrasah dan wilayah masing-masing. Karena mekanisme administratif dapat berbeda, artikel ini tidak menetapkan satu susunan tanda tangan sebagai ketentuan universal.

Setelah persyaratan terpenuhi, kepala madrasah dapat menetapkan pemberlakuan Kurikulum Madrasah untuk tahun ajaran yang bersangkutan sesuai kewenangannya dan ketentuan yang berlaku.

Sebelum dokumen diterbitkan, lakukan pemeriksaan akhir:

• hapus seluruh petunjuk pengisian template;
• pastikan tidak ada teks contoh yang tertinggal;
• periksa bagian kosong;
• perbarui daftar isi;
• periksa nomor halaman;
• periksa tabel dan margin;
• lengkapi bagian penetapan sesuai kebutuhan;
• simpan versi yang dapat diedit dan versi final;
• buat cadangan dokumen; dan
• arsipkan bukti pendukung secara terstruktur.

J. Setelah Ditetapkan, Pekerjaan Belum Selesai

Nilai sebuah dokumen kurikulum tidak berhenti pada penetapan. Dokumen tersebut perlu diterjemahkan ke dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari.

Dalam praktiknya, madrasah dapat:

• menyosialisasikan dokumen kepada pendidik dan tenaga kependidikan;
• mengomunikasikan bagian yang relevan kepada komite dan orang tua;
• menggunakannya dalam penyusunan program dan pembelajaran;
• menyelaraskannya dengan RKT dan RKAM;
• menggunakannya sebagai salah satu acuan supervisi;
• memantau implementasi program;
• melakukan evaluasi secara berkala; dan
• memperbaikinya berdasarkan data serta hasil refleksi.

Dengan cara tersebut, kurikulum benar-benar berfungsi sebagai dokumen yang digunakan dan dikembangkan, bukan hanya arsip administratif.

Penutup

Mutu Dokumen Kurikulum Madrasah tidak ditentukan oleh tebalnya dokumen, banyaknya tabel, atau desain sampul. Hal yang lebih penting adalah hubungan yang jelas antara data, kebutuhan murid, visi madrasah, program pembelajaran, penggunaan sumber daya, pelaksanaan, dan evaluasi.

Dokumen menjadi lebih bermakna ketika warga madrasah memahami bahwa:

• data bukan sekadar pelengkap tabel;
• visi bukan sekadar slogan;
• program bukan sekadar daftar kegiatan;
• asesmen bukan sekadar angka;
• supervisi bukan sekadar pemeriksaan;
• evaluasi bukan formalitas akhir tahun; dan
• kurikulum bukan dokumen yang selesai setelah dicetak.

Kurikulum Madrasah pada akhirnya merupakan kesepakatan mengenai arah pendidikan: profil murid yang ingin dikembangkan, pengalaman belajar yang akan diberikan, nilai yang akan dihidupkan, serta langkah nyata yang akan dilakukan bersama.